Bencana Ekologis Menggunung, WALHI Desak Evaluasi Total Transisi Energi Jelang COP31
Menjelang perhelatan konferensi iklim internasional COP31, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat bersama jaringan masyarakat sipil secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim yang selama ini berjalan. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa berbagai langkah penanganan krisis yang diadopsi pemerintah pusat maupun daerah kerap terjebak dalam jebakan "solusi palsu" (false solutions) serta skema perdagangan karbon semu yang justru memperparah kerentanan ekologis di berbagai daerah, khususnya di pulau Kalimantan. Desakan ini disuarakan agar delegasi Indonesia di panggung global tidak hanya memamerkan komitmen di atas kertas, tetapi juga membuktikan keberpihakan nyata terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat dan pemulihan ekosistem esensial.
Krisis ekologi yang kian nyata di berbagai wilayah tanah air kini telah bertransformasi menjadi ancaman harian bagi keselamatan warga. Di Kalimantan Barat, tekanan terhadap lingkungan hidup semakin mendesak akibat ekspansi industri ekstraktif, alih fungsi hutan skala masif, serta berulangnya bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak kunjung tertangani secara tuntas. Alih-alih memulihkan daya dukung lingkungan, berbagai kebijakan transisi energi yang diklaim ramah lingkungan sering kali justru melanggengkan konflik agraria dan merampas wilayah kelola tradisional yang selama ini dijaga oleh komunitas lokal dan masyarakat adat.
Dalam berbagai catatan dan siaran pers resminya, WALHI secara konsisten mengkritik pendekatan mitigasi iklim yang berbasis pada mekanisme pasar, seperti skema perdagangan karbon dan offset emisi. Menurut lembaga lingkungan tersebut, skema tersebut tidak efektif dalam menurunkan emisi secara drastis, melainkan sekadar menjadi instrumen greenwashing bagi korporasi perusak lingkungan. Pernyataan sikap nasional ini menegaskan bahwa skema keliru tersebut tidak menjadikan rakyat sebagai subyek utama, melainkan memperluas konflik serta melegalkan perampasan ruang hidup dengan kedok penyelamatan iklim hijau.
Lebih lanjut, gelombang desakan menjelang COP31 ini menempatkan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) sebagai fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga hutan tropis dan keanekaragaman hayati selama bergenerasi sering kali diabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan Wilayah Kelola Rakyat dipandang sebagai jalan keluar yang paling autentik untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, alih-alih mengandalkan proyek-proyek energi berteknologi tinggi yang berisiko tinggi dan jauh dari kebutuhan dasar masyarakat akar rumput.
Sebagai bagian dari tuntutan global, jaringan masyarakat sipil mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil langkah kepemimpinan perundingan iklim yang berani dan berdaulat di forum internasional. Pemerintah dituntut untuk menghentikan segala bentuk ketergantungan pada energi kotor, meninjau kembali izin-izin korporasi yang terindikasi melakukan pelanggaran lingkungan, serta segera mengesahkan instrumen regulasi perlindungan hukum yang berpihak pada pelestari lingkungan hidup. Momentum COP31 harus dijadikan sebagai titik balik sejarah untuk mengubah arah kebijakan nasional menuju keadilan iklim yang sejati, di mana keselamatan rakyat dan kelestarian ekosistem ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam tata kelola bangsa.
