Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Jejak Api Konsesi Korporasi: WALHI Kalbar Tuntut Penegak Hukum Usut Tuntas & Cabut Izin

✍️ M Fadli 🕒 17 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
WALHI Kalbar saat melaporkan 11 perusahaan yang terindikasi penyebab karhutla ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026).
WALHI Kalbar saat melaporkan 11 perusahaan yang terindikasi penyebab karhutla ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026). Foto: insidepontianak.com

Pontianak — Eskalasi kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali melanda wilayah konsesi korporasi di Kalimantan Barat kembali memicu kemarahan publik serta lembaga pemerhati lingkungan. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara tegas mendesak aparat penegak hukum agar segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan mengusut tuntas setiap korporasi yang areanya terbakar. Tidak hanya itu, desakan keras juga dialamatkan kepada pemerintah agar tidak ragu memberikan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membiarkan terjadinya bencana ekologis tersebut di dalam wilayah konsesi mereka.

Persoalan berulangnya bencana asap dan titik api di dalam areal konsesi hak guna usaha perusahaan swasta mencerminkan lemahnya komitmen pencegahan serta perlindungan lingkungan hidup. WALHI menilai bahwa situasi ini tidak bisa lagi ditoleransi sebagai musibah alam murni, melainkan sebuah bentuk kejahatan lingkungan terstruktur yang melibatkan korporasi besar. Negara, melalui lembaga-lembaga yang berwenang, dinilai telah abai dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan regulasi secara maksimal terhadap para pemegang izin konsesi lahan.

Dalam pernyataannya yang menyoroti persoalan serius ini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya respons serta minimnya tindakan nyata dari pihak berwenang dalam menindak tegas korporasi nakal.

"Negara terkesan abai dan lambat dalam memberikan sanksi tegas kepada korporasi yang wilayah konsesinya berulang kali terbakar. Padahal, jejak api di area perusahaan jelas menunjukkan adanya indikasi pelanggaran serius terhadap tata kelola lingkungan dan prosedur pencegahan bencana," tegas Hendrikus Adam.

Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa pembiaran yang terus menerus terjadi hanya akan memperparah krisis ekologis serta mendatangkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat luas yang harus menghirup udara beracun setiap tahunnya. Bencana tahunan ini tidak hanya merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem gambut, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat secara masif di berbagai kabupaten di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, WALHI Kalbar menyoroti bahwa pola kebakaran yang kerap berulang di lokasi konsesi yang sama setiap tahunnya mengindikasikan adanya dugaan pemanfaatan api sebagai metode pembukaan atau pembersihan lahan yang murah dan praktis oleh oknum-oknum korporasi. Praktik semacam ini secara nyata melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan menjadi harga mati yang harus segera direalisasikan oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.

Menanggapi kompleksitas penanganan karhutla di tingkat tapak, WALHI Kalbar juga mendesak agar pemerintah pusat maupun daerah mengevaluasi ulang seluruh perizinan yang telah diterbitkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan maupun kehutanan. Evaluasi menyeluruh ini mencakup audit kepatuhan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di internal perusahaan.

Hendrikus Adam kembali menegaskan urgensi tindakan nyata dari negara dalam menyikapi persoalan yang telah menahun ini agar memberikan efek jera yang nyata bagi korporasi lainnya.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar, dan pemerintah wajib mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau lalai dalam menjaga wilayah konsesinya," ujar Hendrikus Adam dengan penuh penekanan.

Desakan ini diharapkan mampu membuka mata para pemangku kebijakan untuk tidak lagi bersikap kompromistis terhadap korporasi yang merusak lingkungan demi kepentingan bisnis sesaat. Jika negara terus menerus menunjukkan sikap abai dan membiarkan impunitas bagi korporasi pembakar hutan berjalan tanpa hambatan hukum, maka kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan akan menjadi beban permanen bagi generasi mendatang di Kalimantan Barat. WALHI Kalbar memastikan akan terus mengawal proses hukum ini serta mendesak transparansi penanganan kasus karhutla di wilayah konsesi perusahaan hingga tuntas.

MF
M FadliEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update