Pontianak Kumpulkan Rp120,60 Miliar dari Opsen PKB dan BBNKB
monitorkayong.com – Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Pontianak mencapai Rp120,60 miliar hingga 30 Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, realisasi Opsen PKB tercatat sebesar Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Sementara penerimaan Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target.
Capaian tersebut menunjukkan penerimaan kedua jenis pajak masih berpeluang bertambah menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Jika dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2025, penerimaan kedua jenis opsen tersebut tahun ini masih terus bergerak mendekati capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, total penerimaan Opsen PKB dan BBNKB mencapai Rp124,87 miliar.
Secara terperinci, Opsen PKB menyumbang Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Sedangkan Opsen BBNKB menghasilkan Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target. Kedua jenis penerimaan tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan optimalisasi penerimaan opsen pajak merupakan bagian dari strategi pemerintah kota dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya saat membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Bahasan berharap koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, dan Bank Kalbar terus ditingkatkan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Sebagai informasi, kebijakan opsen pajak daerah mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya menggunakan mekanisme bagi hasil kini menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung melalui skema opsen.
