Senin, 09 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Kasus Penyadapan Jadi Sorotan

✍️ Yuliana 🕒 09 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sepuluh mantan Kapolri lintas generasi di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin (8/11).
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sepuluh mantan Kapolri lintas generasi di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin (8/11). Foto: istimewa

monitorkayong.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah pejabat serta mantan petinggi Polri.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto turut mendampingi Presiden dalam agenda tersebut. Sejumlah pejabat negara juga terlihat hadir, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir merupakan purnawirawan yang pernah memimpin institusi kepolisian pada periode 1998 hingga 2019. Mereka yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Tito yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri merupakan Kapolri periode 2016–2019. Sementara mantan Kapolri Idham Azis yang memimpin Polri pada 2019–2021 tidak tercatat dalam daftar peserta pertemuan.

Berdasarkan rekaman yang disiarkan Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut para mantan Kapolri dengan berjabat tangan sebelum memasuki ruang pertemuan. Kapolri Suyudi kemudian memperkenalkan para purnawirawan tersebut kepada Presiden.

Pertemuan berlangsung di sebuah meja bundar dengan Prabowo berada di bagian tengah. Namun, rekaman yang dipublikasikan Istana hanya memperlihatkan bagian awal kegiatan tanpa audio sehingga isi pembicaraan belum diketahui secara terperinci.

Sekretariat Presiden dalam keterangan resminya menyebut agenda tersebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan. Pertemuan juga menjadi kesempatan berbagi pengalaman antargenerasi kepemimpinan di lingkungan Polri.

Di sisi lain, perhatian terhadap agenda tersebut tidak terlepas dari perkembangan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam tindakan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Penyidikan berlanjut dengan penetapan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka pada 5 November 2026. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi empat orang.

Tiga tersangka, yaitu LSP, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.

Bareskrim Bantah Kabar Penangkapan Dua Mantan Kapolri

Di tengah perkembangan perkara tersebut, beredar informasi mengenai penangkapan dua mantan Kapolri, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah informasi tersebut. Ia menegaskan kabar penangkapan kedua mantan pimpinan Polri itu tidak benar.

"Tidak benar," kata Asep kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menyebut pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri di Hambalang berkaitan langsung dengan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Karena itu, kedua agenda tersebut perlu dipahami sebagai peristiwa berbeda selama belum terdapat penjelasan resmi dari pihak berwenang mengenai keterkaitannya.

Y
YulianaEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update