120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran
monitorkayong.com – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR dan dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
"Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari delapan fraksi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Tahapan berikutnya meliputi rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Menurutnya, substansi usulan HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Hal tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," jelasnya.
Apabila usulan tersebut dibahas dalam rapat paripurna, para pengusul harus menyampaikan argumentasi serta dasar pengajuan HMP. Proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus apabila usulan disetujui.
Kabar Pengunduran Diri Gibran Beredar
Di tengah proses pengajuan HMP, muncul informasi mengenai dugaan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut kepada sejumlah media pada Rabu (11/11/2026). Dia menyebut Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, informasi mengenai pengunduran diri tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Istana maupun pihak terkait.
Sementara itu, proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional. Pengajuan HMP sendiri belum berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatan wakil presiden karena masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
