Pemkab Kayong Utara Sodorkan 21 Inovasi Demi Dongkrak Kualitas Layanan Publik
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara secara resmi mengajukan sebanyak 21 program terobosan dan inovasi daerah dalam ajang GELORA Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen utama untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik sekaligus mengakselerasi roda pembangunan di tingkat lokal. Keikutsertaan daerah dalam ajang tersebut menegaskan komitmen kuat jajaran birokrasi setempat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan warga.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), puluhan gagasan kreatif yang disodorkan tersebut dirancang secara spesifik guna memangkas birokrasi berbelit serta mempermudah masyarakat dalam menjangkau berbagai layanan esensial. Sejumlah contoh menonjol meliputi program SAPO TAHU (Satu Organisasi Satu Pos Pelayanan Terpadu Tambah Upaya) yang dimotori oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, terdapat pula inisiatif TAKE KIA (Tuntas Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) serta SIMADU KURMA yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kerja sama taktis bersama Kantor Urusan Agama (KUA). Berbagai instrumen pelayanan ini diorientasikan langsung untuk memberikan kemudahan pengurusan administrasi kependudukan maupun sektor krusial lainnya bagi warga.
Menanggapi keikutsertaan daerahnya, Bupati Kayong Utara memberikan penegasan penting mengenai esensi dari setiap terobosan yang dirumuskan oleh perangkat daerah.
"Inovasi daerah harus terus kita dorong, bukan hanya sebagai bentuk kreativitas perangkat daerah, tetapi sebagai upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah," ujar Romi.
Ia juga menambahkan bahwa setiap unit birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten wajib mengarahkan kreativitas kerjanya pada penciptaan solusi nyata di lapangan, alih-alih sekadar menggugurkan kewajiban administratif semata. Arahan tersebut menjadi pedoman agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus memacu produktivitas pelayanan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Rangkaian acara regional tersebut turut diwarnai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Gubernur Kalimantan Barat serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota se-provinsi. Prosesi penandatanganan ini menandai lembaran baru sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, panitia juga menyerahkan plakat penghargaan kepada seluruh bupati dan wali kota yang hadir.
Melalui sinergi lintas wilayah dan penguatan jejaring kerja sama antarpemerintah daerah, Pemkab Kayong Utara optimis bahwa ekosistem inovasi yang dibangun akan berumur panjang dan berdampak luas. Kehadiran 21 inovasi ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen usulan semata, melainkan menjelma menjadi motor penggerak transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat luas di Bumi Kayong.
