Bulog Perketat Distribusi Beras SPHP di Kobar, Tegaskan Sanksi Cabut Mitra Bagi Pedagang Curang
Pengawasan Ketat Distribusi Pangan di Daerah
Perum Bulog Cabang Pangkalan Bun meningkatkan intensitas pengawasan terhadap tata niaga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Kebijakan prefentif ini diambil guna memastikan komoditas bersubsidi pemerintah tersebut sampai ke tangan masyarakat tanpa adanya penyimpangan di tingkat penyalur atau pengecer.
Hingga saat ini, total volume beras SPHP yang telah didistribusikan ke berbagai titik di wilayah Kotawaringin Barat tercatat telah mencapai kisaran 1.200 hingga 1.250 ton. Di sisi lain, sisa ketersediaan stok yang tersimpan di dalam gudang Bulog terpantau berada di angka sekitar 450 ton, yang dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat setempat.
Langkah pengawasan ekstra ketat ini tidak lepas dari maraknya isu nasional terkait potensi penyalahgunaan beras SPHP, termasuk praktik pengoplosan atau pengemasan ulang (repacking) yang sempat mencuat di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Kendati demikian, pihak Bulog memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi kecurangan serupa yang dilakukan oleh para mitra pedagang di wilayah Kobar.
Sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas harga dan melindungi hak konsumen, manajemen Bulog tidak segan-segan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku usaha yang mencoba bermain curang. Ancaman pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak akan langsung diberlakukan bagi oknum mitra yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan distribusi.
"Kalau ada oknum yang mengoplos, langsung kita hentikan kemitraannya," tegas Ricky saat ditemui di Pangkalan Bun, Jumat (30/10/2026).
Pernyataan tegas dari Pemimpin Cabang Bulog Pangkalan Bun, Ricky Bagus Pratama, tersebut menjadi sinyal kuat bahwa institusinya bersikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk tindakan spekulatif yang merugikan masyarakat luas. Pihaknya terus memantau pola transaksi, volume pemesanan, serta laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap toko mitra guna menutup celah penyimpangan.
Sistem distribusi beras SPHP sendiri dijalankan melalui mekanisme terpadu, termasuk pemanfaatan platform digital seperti aplikasi Klik SPHP untuk memonitor alur pembelian oleh pengecer resmi. Dengan pengawasan berlapis ini, pemerintah berharap stabilitas harga beras di pasaran tetap terjaga, inflasi daerah terkendali, dan masyarakat kecil dapat terus menikmati akses pangan yang terjangkau serta berkualitas.
