DPRD Kayong Utara Siapkan Dua Raperda Inisiatif, Public Hearing Digelar 2 Desember
monitorkayong.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mematangkan persiapan pembentukan peraturan daerah (Perda) inisiatif DPRD tahun 2026.
Salah satu agenda yang disepakati dalam koordinasi kedua pihak adalah pelaksanaan public hearing atau dengar pendapat terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kayong Utara pada 2 Desember 2026 mendatang.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi dan konsultasi antara Bapemperda DPRD Kayong Utara dengan Kanwil Kemenkum Kalbar di Ruang Rapat Muladi, Kantor Kanwil Kemenkum Kalbar, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut difasilitasi Tim Kerja I Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah. Selain membahas persiapan Raperda inisiatif DPRD, koordinasi juga mencakup penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2027.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, menekankan pentingnya koordinasi sejak tahap awal penyusunan regulasi.
Menurutnya, komunikasi intensif diperlukan agar penyusunan Naskah Akademik dan Propemperda berjalan sesuai target serta memperhatikan kebutuhan pembentukan produk hukum daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kayong Utara, Asnawi, turut memaparkan perkembangan pembahasan program legislasi daerah, termasuk mekanisme pengawalan Raperda yang telah masuk dalam Propemperda 2026.
Pembahasan juga mencakup Raperda usulan eksekutif, Raperda inisiatif DPRD, serta penyelarasan jadwal penyelesaian dokumen pendukung.
Dari hasil sinkronisasi bersama Tim Kerja I Kanwil Kemenkum Kalbar, disepakati bahwa public hearing terhadap Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD Kayong Utara dilaksanakan pada 2 Desember 2026 di Kantor DPRD Kayong Utara.
Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja I Kanwil Kemenkum Kalbar menyiapkan personel untuk merampungkan dua dokumen Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
Langkah tersebut diharapkan membuat seluruh dokumen pendukung siap dibahas dalam forum dengar pendapat sebelum proses legislasi berlanjut.
Melalui koordinasi ini, DPRD Kayong Utara bersama Kanwil Kemenkum Kalbar berupaya memastikan pembentukan regulasi daerah berlangsung terencana dan berkualitas, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
