Kalimantan Masuk Daftar Lokasi Potensial Pembangunan PLTN Indonesia
monitorkayong.com – Pemerintah mulai mematangkan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kajian lokasi potensial pembangunan pembangkit tersebut.
Pengembangan energi nuklir dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap batu bara sekaligus menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang.
Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Gogor Arif Handiwibowo, mengatakan sekitar 60 persen pasokan listrik nasional saat ini masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber energi, terlebih Indonesia telah menetapkan target mencapai net zero emission pada 2060.
“Batu bara Indonesia juga punya masa. Kalau selama 30 tahun kita enggak punya diversifikasi energi yang lain, habis juga kita,” kata Gogor dalam diskusi kelompok terarah di Surabaya, Selasa (27/10).
Ia juga menyoroti tantangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik ketika harga komoditas tersebut meningkat di pasar internasional. Dengan harga batu bara untuk kebutuhan domestik yang dipatok USD70 per ton, pemasok dinilai memiliki insentif lebih besar untuk menjual ke pasar ekspor ketika harga global lebih menguntungkan.
Gogor menilai pengembangan PLTN perlu dipersiapkan secara matang, termasuk dalam menentukan negara mitra dan teknologi yang akan digunakan. Sejumlah negara seperti Rusia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada telah menawarkan teknologi untuk mendukung pembangunan pembangkit nuklir di Indonesia.
Guru Besar Bidang Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik ITS, Rony Seto Wibowo, menjelaskan PLTN dirancang sebagai pembangkit beban dasar atau baseload yang mampu memasok listrik secara stabil dalam jangka panjang.
Namun, pengoperasiannya tetap harus terintegrasi dengan pembangkit lain. Hal ini karena produksi energi terbarukan seperti tenaga surya dan bayu sangat bergantung pada kondisi alam.
Pembangkit yang lebih fleksibel, seperti tenaga gas dan tenaga air, dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pasokan listrik ketika produksi energi terbarukan mengalami perubahan.
“Pembangkit-pembangkit yang berbasis gas itu penting untuk melengketkan antara PLTN yang baseload tadi itu dengan PLTS dan PLTB tadi,” ujar Rony.
Kalimantan Masuk Kajian Lokasi PLTN
Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah tahapan untuk merealisasikan pembangunan PLTN, termasuk penentuan lokasi atau tapak pembangkit.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah wilayah yang tengah dikaji sebagai lokasi potensial, yakni Kepulauan Riau, Halmahera, Kalimantan, dan Sumatera.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lokasi pembangunan karena masih membutuhkan kajian kelayakan atau feasibility study (FS).
Untuk rencana pembangunan PLTN di Halmahera, pemerintah juga masih mengkaji kemungkinan kerja sama dengan Rusia.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 28 tapak potensial dan masih mempertimbangkan kemungkinan penambahan lokasi.
Setelah tapak ditetapkan, PT PLN akan melaksanakan proses tender pembangunan PLTN.
“Dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu melakukan tender lelang untuk pelaksanaannya,” kata Yuliot di Jakarta.
Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTN membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga 10 tahun. Karena itu, tahapan persiapan perlu dilakukan sejak dini apabila pembangkit tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2034.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan PLTN dengan kapasitas total mencapai 7 gigawatt (GW).
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Potensi Uranium dan Thorium Indonesia
Selain mempertimbangkan lokasi dan teknologi, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya mineral yang dapat mendukung pengembangan energi nuklir.
Dalam pemaparan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia disebut memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan thorium mencapai 143.000 ton. Peneliti juga telah berhasil melakukan pemurnian uranium hingga 60 persen.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut riset BRIN diarahkan untuk mendukung pemanfaatan teknologi nuklir, termasuk pengembangan pembangkit listrik.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, menilai energi nuklir berpotensi menjadi salah satu pilihan untuk mendukung percepatan dekarbonisasi dan pencapaian target netralitas karbon.
Indonesia dinilai memiliki sejumlah modal awal, mulai dari sumber daya manusia, program pendidikan nuklir di Universitas Gadjah Mada, hingga fasilitas reaktor penelitian di Serpong, Banten.
Anggota DEN lainnya, Unggul Priyanto, turut menyoroti faktor keandalan PLTN. Menurutnya, faktor kapasitas pembangkit nuklir dapat melampaui 95 persen, sehingga berpotensi mendukung kebutuhan listrik secara konsisten.
Transfer Teknologi Jadi Tantangan
Di luar persoalan pasokan energi, pengembangan PLTN juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan kapasitas industri dalam negeri.
Managing Director Industrialization Danantara Indonesia, Ardy Muawin, mengatakan kerja sama dengan negara pemasok teknologi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan pengoperasian pembangkit.
Transfer teknologi, peningkatan keahlian sumber daya manusia, serta pengembangan industri pendukung perlu menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama.
Danantara, kata dia, masih menunggu keputusan pemerintah mengenai arah pengembangan PLTN. Setelah keputusan dan regulasi ditetapkan, lembaga tersebut berpotensi mengoordinasikan ekosistem investasi, pembiayaan, kemitraan, serta keterlibatan PLN dan lembaga riset.
Di tingkat internasional, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga tengah menjajaki peluang ekspor reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR) ke Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara.
Dalam skema kerja sama tersebut, Amerika Serikat berperan dalam desain reaktor, Korea Selatan pada konstruksi pembangkit, sedangkan Jepang pada manufaktur peralatan utama.
Bagi Indonesia, masuknya Kalimantan dalam daftar wilayah potensial menjadi salah satu perkembangan yang patut dicermati. Namun, realisasi pembangunan PLTN masih bergantung pada hasil kajian lokasi, kesiapan regulasi, pembiayaan, standar keselamatan, serta kemampuan menguasai teknologi yang akan digunakan.
