MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Penggunaan hingga Jual Belinya Diatur
monitorkayong.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi penggunanya, tetapi juga mencakup aktivitas jual beli produk rokok elektrik.
Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape yang diterbitkan pada Jumat (6/11/2026).
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub. Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam pertimbangannya, MUI menyebut sejumlah aspek yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut, mulai dari potensi bahaya terhadap kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga pencegahan penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi ketentuan dalam fatwa tersebut.
MUI menjelaskan, rokok elektrik merupakan perangkat yang menggunakan baterai atau sumber energi lain untuk memanaskan bahan tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses pemanasan tersebut menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh pengguna.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kandungan nikotin dalam produk rokok elektrik. Zat tersebut merupakan senyawa alkaloid yang terdapat secara alami pada tanaman tembakau maupun dapat dihasilkan melalui proses sintesis.
Dalam penjelasannya, MUI menyebut nikotin memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf dan bersifat adiktif. Kandungan tersebut juga dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.
Penerbitan fatwa ini sebelumnya didahului permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar MUI mengeluarkan ketentuan hukum terkait penggunaan vape.
Permintaan tersebut disampaikan saat Suyudi bersilaturahmi dengan Ketua Umum MUI dan jajaran pengurus pada Selasa (13/10/2026).
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan pandangan keagamaan mengenai penggunaan sekaligus transaksi jual beli rokok elektrik di Indonesia.
