OJK Kalbar Genjot Literasi Keuangan hingga Desa, 338 Ribu UMKM Jadi Perhatian
monitorkayong.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat terus memperluas edukasi dan akses layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan, sekaligus mendorong pemanfaatan produk keuangan secara tepat.
Ketua OJK Kalbar, Rochma Hidayati, mengatakan capaian inklusi keuangan di Kalimantan Barat sudah mendekati rata-rata nasional. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga harus memahami manfaat, risiko, serta kesesuaian produk dengan kebutuhan masing-masing.
Hal itu disampaikan Rochma dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2026 di GAIA Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (30/10/2026).
“Produk keuangan itu bermacam-macam. Tentunya bagaimana mengajak masyarakat mengakses produk layanan yang sesuai dengan dirinya,” kata Rochma.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan pengembangan inklusi keuangan di Kalbar adalah belum meratanya akses dan pemahaman masyarakat di seluruh wilayah. Untuk mengatasinya, OJK terus menggencarkan edukasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan.
“Kami terus mencoba merata di beberapa wilayah. Tentu saja perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun industri keuangan yang ada di daerah,” ujarnya.
OJK juga menargetkan kegiatan edukasi keuangan dapat dilaksanakan di setiap daerah setidaknya dua hingga tiga kali dalam setahun. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan.
Selain masyarakat umum, kalangan anak muda dan generasi Z menjadi sasaran penting edukasi. Penyampaian materi dilakukan melalui berbagai kanal digital, termasuk situs web dan media sosial, agar lebih mudah diterima generasi muda.
Rochma mengingatkan anak muda yang ingin mulai berinvestasi agar terlebih dahulu memahami produk dan risiko yang menyertainya. Perencanaan keuangan juga perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing.
“Anak muda silakan berinvestasi, tetapi kenali produknya, kenali risikonya. Anak muda juga silakan melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan karakteristiknya,” jelasnya.
Terkait layanan Credit Union (CU), Rochma menerangkan bahwa aktivitas masyarakat dalam mengakses layanan tersebut tetap diperhitungkan dalam rasio inklusi keuangan. Meski demikian, pengawasan CU bukan menjadi kewenangan OJK, melainkan berada di bawah Kementerian Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kalimantan Barat, Heronimus Hero, menyampaikan pemerintah provinsi turut mengambil peran dalam memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Tim tersebut melibatkan pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, serta lembaga perbankan. Pembentukannya juga dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Begitu juga berjenjang di kabupaten dan kota,” kata Hero.
Ia menyebutkan Kalimantan Barat termasuk daerah dengan capaian pengembangan akses keuangan yang baik di wilayah Kalimantan. Kota Pontianak juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik pada tingkat kota.
Hero berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus diperluas sehingga seluruh kabupaten dan kota di Kalbar mampu meningkatkan literasi serta inklusi keuangan pada tahun mendatang.
Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hero menyebutkan jumlah UMKM di Kalimantan Barat mencapai sekitar 338 ribu unit. Sektor tersebut memiliki kontribusi besar dalam menopang perekonomian daerah, yakni sekitar 60–70 persen.
“Sebanyak 338 ribu itu total UMKM yang bergerak di Kalimantan Barat. Mereka menopang 60–70 persen perekonomian Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurut Hero, peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM masih terbuka, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Kalbar maupun perbankan milik negara.
Pemerintah berharap pelaku usaha yang selama ini belum memperoleh akses pembiayaan dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usahanya.
“Artinya masih ada ruang untuk yang belum (mengakses pembiayaan). Mudah-mudahan yang belum segera bisa mendapat akses,” pungkasnya.
