Warnai Kantor Gubernur Kalteng, Dua Aksi Massa Suarakan Tuntutan Karhutla yang Bertolak Belakang

PALANGKA RAYA — Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi pusat perhatian publik pada Jumat (23/10/2026) sore ketika dua kelompok massa yang mengusung aspirasi serta tuntutan saling bertolak belakang menggelar aksi demonstrasi secara bersamaan. Kendati berada di dalam satu kawasan markas pemerintahan provinsi, kedua aliansi massa tersebut mengambil posisi di titik lokasi berbeda untuk menyampaikan pandangan masing-masing di hadapan aparat dan publik.

Kehadiran dua kubu pengunjuk rasa ini membuat pengamanan di area Kantor Gubernur Kalteng ditingkatkan secara drastis. Ratusan personel kepolisian disiagakan guna menykat posisi kedua kelompok demi mencegah terjadinya perselisihan fisik maupun gesekan antar-peserta aksi di lapangan. Hingga Jumat sore pukul 16.00 WIB, demonstrasi dari kedua aliansi masih berlangsung aktif namun situasi secara umum tetap berjalan kondusif di bawah pengawalan ketat petugas pengamanan.

Di satu sisi gerbang masuk utama Kantor Gubernur, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan Jilid IV menggelar orasi serta membentangkan berbagai spanduk kritik. Kelompok yang didominasi oleh kalangan mahasiswa, pemuda, dan elemen aktivis sipil ini secara konsisten menyuarakan desakan agar pemerintah mengambil tindakan yang tegas, terukur, dan berdampak sistemik terhadap krisis bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta paparan kabut asap pekat yang telah menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah selama berminggu-minggu.

Dalam aksi konsistensi lanjutan ini, aliansi mahasiswa dan pemuda mendesak agar pemerintah pusat dan daerah segera menetapkan status karhutla serta bencana asap di Kalimantan Tengah sebagai bencana nasional. Mereka menganggap penanganan masalah lingkungan ini sudah melampaui kapasitas normal Pemprov Kalteng sehingga intervensi langsung dari jajaran kementerian dan lembaga pusat sangat dibutuhkan secara darurat. Selain persoalan asap, aliansi ini juga menyertakan sejumlah poin tuntutan lain, seperti pengauditan izin konsesi korporasi yang disinyalir memicu kebakaran lahan serta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat.

Namun demikian, di titik lokasi berbeda pada area kompleks kantor yang sama, kelompok massa lainnya hadir menyampaikan permohonan dan perspektif yang sangat kontras. Kelompok massa ini datang membawa perwakilan dari kalangan masyarakat wilayah pesisir serta perwakilan elemen warga yang menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah tanggap darurat yang telah dikerjakan oleh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait sejauh ini.

Kelompok kedua tersebut menilai bahwa pemerintah provinsi maupun pusat sebenarnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengendalikan titik-titik api dan mengatasi penyebaran kabut asap. Mereka mengimbau agar seluruh elemen masyarakat mengedepankan sinergi, menjaga kondusivitas daerah, serta menyerahkan penanganan teknis bencana kepada satgas dan jajaran instansi berwenang tanpa harus memperkeruh suasana melalui aksi penyegelan atau tindakan penolakan ekstrem.

Mengenai respons dari jajaran pemerintah pusat terhadap dinamika karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, perwakilan pihak aksi menyinggung koordinasi langsung yang dijalankan oleh elemen pemerintahan. Terkait respons dari tingkat pusat, juru bicara atau perwakilan aksi Frides menyampaikan perkembangan komunikasi tersebut.

“Pak Prabowo tanggapannya positif sebagai presiden, mereka mengirimkan bahan yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menanggulangi karhutla ini,” kata Frides.

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan kelompok yang menilai penanganan karhutla telah mendapatkan perhatian konkret dari pimpinan nasional melalui distribusi bantuan logistik serta peralatan penanggulangan bencana. Hal inilah yang menurut mereka menjadi alasan agar masyarakat Kalteng tetap memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam menuntaskan pemadaman di lapangan.

Sementara itu, dari pihak Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, keresahan membuncah lantaran kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sangat dinanti untuk berdialog secara langsung di hadapan seluruh peserta aksi. Kecewaan dirasakan massa mahasiswa karena pada gelombang aksi sebelumnya, Gubernur sempat menemui peserta demo namun hanya dalam durasi yang sangat terbatas.

Sekretaris Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Yuyun Sanjaya, menyampaikan sikap keprihatinan dan kekecewaan aliansinya atas minimnya ruang dialog terbuka bersama kepala daerah. Mengenai penantian panjang massa di depan gerbang kantor gubernur, Yuyun Sanjaya menutorkan tanggapannya.

“Massa telah cukup lama menunggu kehadiran Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk menemui mereka,” kata Yuyun Sanjaya.

Kekecewaan aliansi mahasiswa bertambah karena pada aksi sebelumnya, Gubernur sempat menemui demonstran namun tidak menyampaikan tanggapan formal atas tuntutan yang disodorkan. Orang nomor satu di Kalteng tersebut lantas meninggalkan tempat aksi dengan alasan hendak melaksanakan ibadah, namun belakangan diketahui bertolak menuju wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk agenda koordinasi penanganan karhutla bersama Kepala BNPB. Ketidakhadiran gubernur untuk memberikan jawaban mengikat secara tertulis inilah yang memicu kejengkolan massa hingga aksi berlanjut ke Jilid IV.

Seiring berjalannya waktu hingga menjelang petang, kondisi lalu lintas di sekitar koridor Jalan RTA Milono Palangka Raya sempat mengalami rekayasa arus akibat tumpahnya konsentrasi massa di gerbang utama. Walaupun kedua kelompok membawa misi dan suara yang saling berseberangan, antara mendesak evaluasi total dan mendukung kebijakan pemerintah, petugas pengamanan dari Polresta Palangka Raya dan Polda Kalteng berhasil menjaga agar jarak di antara kedua kubu tetap aman.

Isu penanganan karhutla memang menjadi sorotan utama seluruh lapisan warga di Kalimantan Tengah selama masa musim kemarau. Dampak asap pekat tidak hanya mengganggu aktivitas pendidikan dan roda ekonomi warga lokal, tetapi juga telah memicu polemik krisis air bersih, krisis listrik, hingga permasalahan kesehatan pernapasan di berbagai kabupaten/kota.

Peristiwa aksi bergelombang ini memperlihatkan betapa kompleksnya dampak sosial dan politik yang ditimbulkan oleh bencana karhutla di Kalimantan Tengah. Di satu sisi, elemen kritis masyarakat dan mahasiswa menuntut pertanggungjawaban serta penetapan darurat bencana skala nasional. Di sisi lain, sebagian kelompok warga mengimbau agar penyelesaian masalah dilakukan secara berimbang demi menjaga stabilitas daerah. Publik kini masih menantikan bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran merespons kedua arus tuntutan massa tersebut secara konkrit.