Daniel Johan Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
monitorkayong.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung sekitar tiga bulan di sejumlah wilayah Indonesia.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dampak karhutla yang semakin meluas, mulai dari ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga terganggunya penerbangan, kegiatan belajar mengajar, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Daniel menilai, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih besar dan terkoordinasi karena upaya yang berjalan dinilainya belum menunjukkan hasil signifikan. Ia juga meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel di Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Daniel, lamanya kebakaran dan luasnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan perlunya strategi penanganan yang lebih menyeluruh. Pemerintah diharapkan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memadamkan api sekaligus melindungi masyarakat dari paparan asap.
Ia menilai, penetapan status bencana nasional dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat penanganan di wilayah terdampak, serta memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” ujarnya.
Dorong Kerja Sama Internasional
Selain meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional, Daniel mendorong pemanfaatan bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan karhutla.
Menurut dia, kerja sama internasional perlu dipandang sebagai upaya bersama menghadapi bencana yang dampaknya dapat meluas hingga melintasi batas negara, bukan sebagai bentuk kelemahan pemerintah.
“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata dia.
Daniel pun meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan kabut asap, terutama anak-anak, warga lanjut usia, dan orang dengan kondisi kesehatan yang rentan.
Apabila paparan asap semakin membahayakan, pemerintah diminta mempertimbangkan evakuasi sementara warga ke tempat yang lebih aman. Langkah tersebut perlu disertai pemenuhan kebutuhan dasar serta akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Karhutla Berdampak pada Kesehatan dan Ekonomi
Daniel mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Kabut asap berpotensi memperburuk kondisi kesehatan, menghambat kegiatan pendidikan, membatasi mobilitas warga, serta menekan aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana tersebut.
“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” ujar Daniel.
