Disdukcapil Kayong Utara Percepat Aktivasi IKD TNI-Polri untuk Dukung Digitalisasi Bansos
monitorkayong.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kayong Utara melaksanakan layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi personel TNI dan Polri. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) sekaligus mempersiapkan personel sebagai Agen Perlinsos.
Pelayanan berlangsung di Polres Kayong Utara pada 13–14 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlanjut di Danramil Kayong Utara pada 15 Oktober 2026.
Kepala Disdukcapil Kayong Utara, Aslinda, mengatakan aktivasi IKD merupakan tahapan awal yang wajib dipenuhi personel TNI-Polri sebelum menjalankan tugas sebagai Agen Perlinsos. Akun IKD harus aktif dan tervalidasi agar personel dapat melakukan pendaftaran serta memproses data perlindungan sosial secara digital.
“Aktivasi IKD ini adalah pintu masuk digitalisasi bantuan sosial. Tanpa akun IKD yang aktif dan tervalidasi, personel tidak bisa mendaftar maupun memproses data Perlinsos secara digital. Karena itu kami jemput bola langsung ke Polres dan Danramil agar prosesnya cepat dan dilakukan secara massal,” ujar Aslinda.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengacu pada surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8/10780/DUKCAPIL tanggal 23 September 2026 tentang Percepatan Aktivasi IKD dalam Mendukung Digitalisasi Perlinsos.
Program ini memiliki tiga sasaran utama, yakni menyiapkan Agen Perlinsos dari unsur TNI-Polri, mendukung digitalisasi proses bantuan sosial, serta mempermudah koordinasi pendataan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Melalui peran tersebut, personel diharapkan dapat membantu menjangkau masyarakat miskin dan rentan, termasuk warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital maupun tidak memiliki telepon seluler.
Di lingkungan Polres Kayong Utara, kegiatan ini turut menyasar personel Bhabinkamtibmas yang bertugas langsung di tengah masyarakat. Mereka diharapkan dapat membantu proses pendataan dan pendaftaran warga yang membutuhkan akses terhadap program perlindungan sosial.
Meski demikian, Aslinda menegaskan bahwa kewenangan menentukan kelayakan penerima bantuan tetap berada di tangan Kementerian Sosial. Personel TNI-Polri hanya membantu proses pendataan dan pendaftaran di lapangan.
“Peran personel di lapangan adalah membantu pendataan dan pendaftaran. Soal siapa yang berhak menerima bantuan, itu tetap kewenangan Kementerian Sosial. Harapan kami, masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan, termasuk yang tidak memiliki ponsel, bisa terbantu oleh para agen ini,” lanjut Aslinda.
Untuk memudahkan pelayanan, petugas Disdukcapil mendatangi langsung markas Polres dan Danramil serta melayani aktivasi secara massal di aula maupun satuan kerja.
Peserta diwajibkan membawa e-KTP dan memiliki telepon pintar berbasis Android atau iOS. Proses aktivasi dilakukan melalui aplikasi IKD resmi pemerintah, dilanjutkan dengan pemindaian kode QR dan verifikasi data diri bersama petugas Disdukcapil.
Setelah akun IKD aktif, sejumlah anggota Polres Kayong Utara langsung melakukan pendaftaran sebagai Agen Perlinsos melalui tautan yang dibagikan pimpinan Polres di grup Bhabinkamtibmas. Apabila seluruh tahapan berjalan lancar, akun Agen Perlinsos dapat segera diakses.
Aslinda berharap layanan jemput bola tersebut berjalan lancar dan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di Kayong Utara.
“Kami berterima kasih kepada jajaran Polres dan Danramil yang mendukung penuh kegiatan ini. Semoga seluruh personel dapat segera mengaktifkan IKD sehingga digitalisasi Perlinsos di Kayong Utara berjalan optimal,” tutupnya.
