Ekonomi Kalbar Tumbuh 5,61 Persen, APBN Dorong Kesejahteraan dan Pembangunan Daerah
monitorkayong.com — Perekonomian Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga Agustus 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara yang terkumpul mencapai Rp9,69 triliun, sedangkan Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp19,67 triliun atau 66,86 persen dari pagu.
Sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kalbar dengan kontribusi sebesar 20,96 persen. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Sementara itu, sektor kelistrikan dan gas serta akomodasi dan makan-minum mencatat pertumbuhan lapangan usaha tertinggi di Kalimantan Barat.
Kinerja ekonomi tersebut turut diikuti sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kalbar tercatat 5,78 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga berada pada angka 4,46 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 4,65 persen.
Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 180,58 poin. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di kawasan regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Peningkatan tersebut terutama dirasakan petani sawit, karet, cabai, serta komoditas hortikultura lainnya.
Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di level 100,03 poin. Kondisi tersebut didukung oleh hasil tangkapan sejumlah komoditas laut seperti ikan kembung, tongkol, dan udang.
Meski indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif, pemerintah tetap mewaspadai tekanan inflasi. Hingga Agustus 2026, inflasi Kalbar tercatat sebesar 3,65 persen secara tahunan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan ikan menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi hingga akhir Agustus mencapai Rp9,69 triliun atau tumbuh 30,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut setara dengan 57,76 persen dari target. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp8,73 triliun atau tumbuh 33,29 persen.
Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp7,34 triliun dan mengalami pertumbuhan 48,42 persen secara tahunan. Pengeluaran tersebut diarahkan pada berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan, perumahan, fasilitas umum, dan konektivitas wilayah.
Untuk sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp1,67 triliun dialokasikan melalui fungsi pendidikan. Di dalamnya terdapat pembiayaan pembangunan sarana Sekolah Rakyat sebesar Rp556,24 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui program rumah swadaya di wilayah perdesaan. Anggaran yang disalurkan antara lain Rp92,80 miliar untuk stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya dan Rp51,62 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Belanja Barang hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.364,74 miliar. Sebagian di antaranya digunakan untuk penanganan jalan daerah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai Rp231,94 miliar.
Adapun Belanja Modal terealisasi Rp1.315,96 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp555,25 miliar serta pemeliharaan koridor jalan logistik sebesar Rp142,10 miliar.
Dukungan fiskal juga diberikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus, realisasi TKD mencapai Rp12,33 triliun atau 73,73 persen dari alokasi. Dana Desa menjadi salah satu bagian dari penyaluran tersebut dengan realisasi Rp518,98 miliar yang telah diterima 2.044 desa pada tahap I dan 1.210 desa pada tahap II.
Untuk mendukung pendidikan dasar dan usia dini, pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana BOS terealisasi sebesar Rp1,26 triliun, sementara BOP PAUD mencapai Rp61,88 miliar dan BOP Kesetaraan sebesar Rp26,71 miliar.
Kinerja fiskal juga terlihat dari realisasi APBD konsolidasian seluruh wilayah Kalimantan Barat. Pendapatan daerah mencapai Rp14,83 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,23 triliun atau tumbuh 18,10 persen.
Sejumlah komponen menjadi penyumbang utama PAD, antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp693,22 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp484,61 miliar, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp400,51 miliar.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah telah merealisasikan Rp12,42 triliun. Belanja Operasi menjadi komponen terbesar dengan porsi 83,66 persen yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan.
Program prioritas nasional juga terus berjalan di Kalimantan Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga periode tersebut telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui dukungan 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Realisasi anggaran MBG pada Agustus 2026 mencapai Rp245,19 miliar. Untuk mendukung pengelolaan keuangan SPPG, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui aplikasi KAPUAZ yang pada September 2026 diluncurkan dalam versi Web-AKSIS.
"Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Triyanto, dalam Siaran Pers APBN Kalbar Edisi September, Kamis, 24 September 2026.
Program Sekolah Rakyat juga mendapat dukungan anggaran hingga Rp556,52 miliar sampai Agustus 2026. Dana tersebut digunakan untuk pengelolaan program, pembangunan sarana dan prasarana, serta kegiatan pembelajaran.
Sekolah Rakyat Terintegrasi saat ini telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Di Pontianak, program tersebut melayani 19 siswa SD, 16 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Sementara di Ketapang terdapat 21 siswa SD dan 49 siswa SMA.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 970.009 orang hingga 11 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 16,7 persen dari total sasaran 5.812.914 orang.
Kabupaten Sambas mencatat capaian kumulatif tertinggi sebesar 35,70 persen atau 237.651 jiwa. Berikutnya Kabupaten Ketapang mencapai 27,90 persen atau 170.749 jiwa, sedangkan Kota Singkawang mencapai 19,40 persen atau 49.609 jiwa.
Pemerintah juga memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juni 2026, sebanyak 2.156 koperasi telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar dengan volume transaksi mencapai 91.375 transaksi dan nilai Rp400,73 miliar.
Dukungan permodalan bagi pelaku usaha juga terus diberikan. Hingga 31 Agustus 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Produktif di Kalimantan Barat telah mencapai Rp3,55 triliun untuk 44.514 debitur atau 79,21 persen dari plafon tahun 2026.
Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi, yakni Rp407,02 miliar kepada 4.844 debitur. Selanjutnya Kabupaten Sambas mencapai Rp404,30 miliar untuk 5.538 debitur dan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp386,98 miliar untuk 5.378 debitur.
Sementara itu, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp87,92 miliar kepada 15.369 debitur. Sektor perdagangan menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp80,99 miliar yang disalurkan kepada 14.735 debitur.
Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 23 September 2026 mencapai Rp470,44 miliar untuk 3.588 unit rumah.
Kabupaten Kubu Raya mencatat penyaluran FLPP terbesar dengan nilai Rp292,25 miliar untuk 2.224 unit rumah. Kabupaten Ketapang berada berikutnya dengan Rp67,11 miliar untuk 515 unit, sedangkan Kabupaten Sintang mencapai Rp44,75 miliar untuk 341 unit.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan peran APBN dan APBD dalam mendukung aktivitas ekonomi sekaligus pembiayaan program pembangunan di Kalimantan Barat. Dukungan anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, UMKM, hingga penyediaan hunian bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kemenkeu Satu Kalimantan Barat bersama para pemangku kepentingan terus mendorong pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
