Harga Beras Naik di Kalimantan, Pemerintah Percepat Penyaluran SPHP
monitorkayong.com – Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah menyusul kenaikan harga beras premium dan medium di sejumlah daerah. Untuk mengantisipasi tekanan harga tersebut, pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan kepada masyarakat.
Kalimantan masuk dalam Zona 2 berdasarkan pemetaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), yakni wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga beras bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.
Percepatan distribusi dikoordinasikan Bapanas dengan melibatkan pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, serta Perum Bulog. Koordinasi tersebut dilakukan bersama jajaran pemerintah di 38 provinsi untuk memastikan pasokan beras pemerintah segera menjangkau masyarakat dan pasar.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan kenaikan harga beras di Zona 2 dan Zona 3 perlu segera diantisipasi melalui penguatan distribusi.
"Harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3 semuanya naik, sedangkan di Zona 1 cenderung aman. Karena itu, saya meminta rekan-rekan di daerah untuk mengantisipasinya," kata Hermawan, Jumat (6/11).
Pemetaan Bapanas membagi Indonesia menjadi tiga zona. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 mencakup wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan. Adapun Zona 3 meliputi Maluku dan Papua.
Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah mengandalkan cadangan beras yang dikelola Bulog untuk memperkuat intervensi pasar. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diproyeksikan mencapai 3,8 juta ton hingga akhir 2026, bahkan berpotensi mendekati 4 juta ton.
Hermawan meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan yang telah ditugaskan kepada Bulog berjalan lebih cepat.
Menurutnya, ketersediaan beras melalui kedua program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.
"Karena belanja berkurang, otomatis harga pasti turun berkat masifnya beras SPHP dan bantuan pangan. Jadi tolong pemerintah daerah mengecek dan memastikan penyalurannya segera sampai ke masyarakat dan ke pasar-pasar," tegasnya.
Dari sisi realisasi, penugasan awal penyaluran beras SPHP sebanyak 828 ribu ton yang dimulai sejak Maret 2026 telah terealisasi seluruhnya hingga minggu keempat September.
Bapanas kemudian menambah alokasi sebanyak 200 ribu ton pada akhir September dan pertengahan Oktober. Hingga 5 November 2026, Bulog telah menyalurkan 155,3 ribu ton atau sekitar 77,6 persen dari tambahan penugasan tersebut.
Selain SPHP, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut ditargetkan mulai disalurkan pada November guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Berdasarkan data Bapanas per 5 November 2026, rata-rata harga beras premium secara nasional tercatat Rp16.214 per kilogram. Sementara itu, harga beras medium mencapai Rp13.715 per kilogram.
Meski demikian, tekanan inflasi pangan mulai menunjukkan perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi komponen harga bergejolak pada Oktober 2026 sebesar 0,77 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 1,46 persen.
Inflasi beras juga melandai dari 0,80 persen pada September menjadi 0,08 persen pada Oktober 2026.
Dari sisi produksi, ketersediaan beras nasional masih ditopang hasil panen dalam negeri. Data BPS melalui Kerangka Sampel Area (KSA) mencatat produksi beras periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 25,26 juta ton.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan terus memanfaatkan cadangan beras untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya," kata Amran.
Percepatan penyaluran SPHP dan bantuan pangan diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga beras, terutama di Kalimantan yang masih menghadapi tekanan kenaikan harga. Kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak semakin terbebani.
