Indonesia Dorong Reformasi PBB dan Sistem Keuangan Global
MonitorKayong.com - Indonesia kembali menegaskan pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta pembenahan sistem keuangan internasional untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Reformasi dinilai perlu dilakukan agar sistem multilateral mampu menjadi lebih representatif, kuat, dan relevan dalam menjawab persoalan masyarakat dunia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pandangan tersebut ketika membacakan Pernyataan Nasional Indonesia pada sesi debat umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Menurut Sugiono, keberadaan PBB masih memiliki peran penting sebagai wadah negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Organisasi tersebut juga menjadi ruang untuk membangun kesepakatan bersama di tengah beragam kepentingan dan pandangan antarnegara.
Karena itu, berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem multilateral tidak semestinya menjadi alasan untuk meninggalkan PBB. Sebaliknya, sistem yang ada perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan serta tantangan dunia saat ini.
“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi, Minggu 27 September 2026.
Sugiono mengatakan perubahan di tubuh PBB bukanlah proses yang dapat dituntaskan dalam waktu singkat. Meski demikian, situasi global yang diwarnai berbagai krisis kemanusiaan membuat langkah untuk memperbaiki sistem multilateral dinilai perlu segera dilakukan.
Dorongan reformasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan PBB. Indonesia juga menilai sistem keuangan internasional perlu mendapatkan pembenahan agar arsitektur global secara keseluruhan dapat lebih mampu merespons persoalan dan kebutuhan dunia yang terus berkembang.
Dengan demikian, agenda reformasi yang didorong Indonesia mencakup penguatan institusi multilateral sekaligus penyesuaian terhadap sistem keuangan global. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola internasional yang lebih sesuai dengan dinamika abad ke-21.
