ISKA Dorong Kolaborasi Nasional untuk Mencegah Karhutla
monitorkayong.com – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media. Upaya tersebut dinilai penting agar karhutla tidak terus berulang setiap musim kemarau dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.
Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Luky A. Yusgiantoro, menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Menurut Luky, faktor cuaca memang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, aktivitas manusia dan pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab juga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
“Karhutla tidak seharusnya dianggap sebagai kejadian yang wajar setiap musim kemarau. Kondisi cuaca memang dapat meningkatkan risiko kebakaran, tetapi aktivitas manusia dan pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab juga berperan dalam munculnya bencana ini,” ujar Luky di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Ia mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memperkuat pencegahan sejak dini, memulihkan lingkungan yang rusak, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan.
Karhutla Bukan Hanya Persoalan Lingkungan
Dampak karhutla dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan. Kabut asap berisiko mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan, sedangkan kerusakan lingkungan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi serta penghidupan warga.
Luky menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla perlu menjadi tanggung jawab bersama. Kebijakan pemerintah harus berjalan beriringan dengan komitmen dunia usaha dan kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan secara bertanggung jawab.
Ia juga mendorong dukungan yang lebih kuat bagi masyarakat yang berperan menjaga hutan dan lahan gambut. Upaya pelestarian perlu disertai pendampingan, akses pengetahuan, serta kesempatan mengembangkan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
ISKA Soroti Keadilan dalam Pengelolaan Lingkungan
Persoalan tersebut turut dibahas dalam diskusi Fokus ISKA 4 Episode 1 bertema Ekonomi Karbon Berkeadilan: Memulihkan Bumi dan Memuliakan Manusia. Diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube ISKA Channel itu menghadirkan Dr. Antonius Budi Susilo, SE, MSocSc, dan Dr. Jalius Slebbay, ST, MT.
Dalam pembahasan tersebut, Luky menyoroti eksternalitas negatif, yakni kondisi ketika kegiatan ekonomi menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung.
Kerusakan lingkungan menjadi salah satu contoh ketika manfaat ekonomi dapat dinikmati pelaku usaha, sementara dampak pencemaran, gangguan kesehatan, dan kerusakan ekosistem justru ditanggung masyarakat.
Karena itu, kegiatan ekonomi perlu memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial, bukan hanya keuntungan yang dihasilkan. Perlindungan masyarakat serta pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha.
Luky juga mengaitkan persoalan tersebut dengan ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan Paus Fransiskus pada 2015. Dokumen itu mengajak manusia merawat bumi sebagai rumah bersama dan menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral.
Menurutnya, kerusakan alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketika hutan terbakar, masyarakat dapat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, sementara kelompok rentan berpotensi menghadapi dampak yang lebih berat.
Pentahelix Dinilai Penting untuk Pencegahan
Untuk memperkuat upaya pencegahan, Luky mendorong pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sistem peringatan dini, edukasi pengelolaan lahan tanpa membakar, serta pendampingan kepada masyarakat di wilayah rawan kebakaran.
“Edukasi mengenai pengelolaan lahan tanpa membakar juga perlu ditekankan melalui pemangku kepentingan yang bersinergi dengan komunitas lokal,” ujarnya.
Dunia usaha juga perlu memperkuat pencegahan kebakaran dalam kegiatan operasionalnya. Sementara itu, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dapat berkontribusi melalui edukasi, penelitian, serta pendampingan kepada komunitas lokal.
Luky turut menekankan pentingnya dukungan terhadap Perhutanan Sosial dan Program Kampung Iklim (ProKlim). Kedua program tersebut dinilai perlu dijalankan secara konsisten agar masyarakat memperoleh manfaat sekaligus memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Ekonomi Karbon Harus Berorientasi pada Pengurangan Emisi
Selain pencegahan karhutla, Luky menyoroti perlunya memastikan ekonomi karbon memberikan dampak nyata terhadap pengurangan emisi.
Menurutnya, mekanisme kompensasi emisi tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Upaya pengurangan emisi harus disertai perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, pemulihan ekosistem, dan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab.
Keberhasilan ekonomi karbon, lanjutnya, tidak cukup diukur dari penurunan emisi. Pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem juga perlu diperhitungkan.
Luky menegaskan bahwa karhutla bukan bencana yang harus diterima sebagai kejadian tahunan. Pencegahan yang konsisten, kebijakan yang efektif, tanggung jawab dunia usaha, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga lingkungan sekaligus melindungi kehidupan generasi mendatang.
