Kalbar Raih TPAKD Award 2026, Ria Norsan Fokus Bantu UMKM Akses Modal
monitorkayong.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi wilayah Kalimantan. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh sekadar menjadi prestasi administratif. Pemerintah harus memastikan masyarakat lebih mudah memperoleh modal usaha melalui layanan keuangan resmi sehingga tidak bergantung pada pinjaman rentenir.
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Kegiatan tersebut dibuka Presiden Prabowo Subianto dengan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Norsan menyebut keberhasilan Kalbar meraih penghargaan merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat. Ia turut mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak,” kata Norsan seusai menerima penghargaan.
Menurutnya, perluasan akses keuangan harus menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga kelompok usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk berkembang.
Dorong Pembiayaan Alternatif bagi Pelaku Usaha
Norsan menegaskan, tantangan setelah meraih penghargaan justru semakin besar. Pemerintah perlu memastikan layanan pembiayaan formal dapat dijangkau masyarakat, termasuk mereka yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman.
Salah satu upaya yang didorong ialah program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang diluncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida. Program ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat agar terhindar dari pinjaman dengan beban yang memberatkan.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal,” ujarnya.
Ia berharap manfaat program tersebut dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pemerataan akses pembiayaan dinilai penting agar pelaku usaha di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Perkuat Literasi Keuangan dan Digitalisasi UMKM
Selain menyediakan akses pembiayaan, Pemprov Kalbar mendorong peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan untuk mengakses layanan keuangan formal.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan program-program tersebut berjalan efektif melalui prosedur yang mudah, jangkauan layanan yang luas, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat,” tegas Norsan.
Ia berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas inklusi keuangan.
Dengan akses pembiayaan yang semakin terbuka, masyarakat Kalimantan Barat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian daerah.
