Karhutla Ditargetkan Padam Sebelum Sebulan, Bantuan Malaysia dan Singapura Belum Pasti
monitorkayong.com – Pemerintah menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan dapat dipadamkan dalam beberapa minggu ke depan atau sebelum satu bulan. Namun, di tengah upaya pemadaman, tindak lanjut tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura masih belum dipastikan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara sahabat tanpa harus menunggu penetapan status bencana nasional. Menurutnya, dukungan teknologi dan sumber daya tambahan dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
“Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Sultan mengapresiasi pengerahan kekuatan nasional untuk menangani karhutla. Meski demikian, ia menilai tawaran bantuan internasional perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
“Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh,” ujarnya.
Hingga Selasa (13/10/2026), pemerintah belum memastikan bentuk dan waktu penerimaan bantuan dari Malaysia maupun Singapura.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan tawaran bantuan tersebut belum dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
“Tadi belum dibahas,” kata Dudung seusai rapat.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan tawaran bantuan Malaysia masih dalam pembahasan. Pemerintah akan menilai jenis bantuan dan efektivitasnya sebelum menentukan bentuk kerja sama.
“Nah, ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya,” katanya, Senin (12/10/2026).
Malaysia Tawarkan Pesawat dan Helikopter
Malaysia menawarkan bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel untuk mendukung penanganan karhutla di Indonesia. Namun, pengerahan bantuan tersebut masih menunggu kepastian tindak lanjut dari pemerintah Indonesia.
Pada September 2026, Juru Bicara Pemerintah Malaysia sekaligus Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra belum menerima tanggapan resmi Indonesia atas nota diplomatik terkait tawaran bantuan pemadaman.
Persoalan ini menjadi perhatian karena operasi pemadaman di sejumlah wilayah masih menghadapi kendala. Asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi keselamatan penerbangan, sedangkan lokasi kebakaran di pedalaman dan lahan gambut menyulitkan pergerakan personel darat.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi cuaca, keterbatasan jarak pandang, pasokan air, serta kebakaran di kawasan gambut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla.
Malaysia juga berencana mengangkat persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang KTT ke-49 ASEAN di Manila pada November 2026.
Koordinasi regional dinilai penting karena kabut asap yang melintasi batas negara dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, transportasi, dan aktivitas ekonomi.
Bantuan Jepang Sempat Dikerahkan
Indonesia sebelumnya menerima bantuan Jepang untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Misi bantuan tersebut berakhir pada 6 Oktober 2026 setelah menjalankan 56 misi dengan total sekitar 280 ton air yang dijatuhkan untuk membantu memadamkan api.
Pengalaman itu menjadi salah satu contoh keterlibatan negara sahabat dalam penanganan kebakaran. Namun, efektivitas operasi udara tetap bergantung pada kondisi cuaca, keselamatan penerbangan, jangkauan armada, dan koordinasi dengan petugas di darat.
Di tengah pembahasan bantuan internasional, pemerintah tetap melanjutkan upaya pemadaman dengan mengerahkan sumber daya nasional.
Jumhur Hidayat menyampaikan optimisme bahwa kebakaran dapat dipadamkan dalam beberapa minggu mendatang setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau tadi ngobrol dengan BNPB ya beberapa minggu ke depan lah (padam). Tapi, mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya nggak sampai (sebulan padam),” ujarnya dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Kalimantan Tengah Catat Kebakaran Terluas
Meski target pemadaman telah disampaikan, operasi di lapangan masih menghadapi keterbatasan air, lokasi kebakaran yang jauh dari akses utama, serta jarak pandang buruk akibat asap. Kondisi tersebut membuat pengerahan pesawat dan helikopter untuk pemadaman atau water bombing tidak dapat dilakukan secara optimal di semua lokasi.
Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10/2026), BNPB menyebut luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi mencapai 639,23 hektare.
Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Di provinsi tersebut, kebakaran baru seluas 513,89 hektare dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Situasi karhutla di berbagai wilayah tersebut menunjukkan bahwa percepatan pemadaman masih membutuhkan koordinasi lintas instansi, dukungan sarana yang sesuai dengan kondisi lapangan, serta upaya pengendalian yang berkelanjutan.
