Mahasiswa Kalbar Desak Gubernur Mundur, Karhutla dan Anggaran Disorot
monitorkayong.com – Sekitar 700 mahasiswa menggelar aksi bertajuk Seruan Aksi Kalbar Revolusi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan) dan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi anggaran dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pengusutan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Gubernur Kalimantan Barat mundur dari jabatannya. Mahasiswa menilai pemerintah provinsi perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan penjelasan terbuka mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Massa mulai berkumpul di Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah menyampaikan orasi, peserta bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.
Peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan dan keprihatinan terhadap persoalan yang mereka nilai belum ditangani secara memadai.
Aksi tersebut juga diwarnai pembakaran ban dan blokade jalan sekitar pukul 18.00 WIB. Situasi ini berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani.
Ketua BEM SI Kalimantan Barat, Fadil Maulana, menyoroti pentingnya transparansi anggaran, langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla, serta tindak lanjut atas dugaan kekerasan terhadap peserta aksi sebelumnya.
Mahasiswa meminta pemerintah provinsi menjelaskan penggunaan anggaran dan kebijakan penanganan karhutla secara terbuka. Mereka juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan daerah yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
Soroti 22 Persoalan Nasional
Selain isu daerah, aksi Kalbar Revolusi turut membawa 22 poin persoalan nasional yang dianggap membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dalam materi tuntutan yang beredar di media sosial, massa mengusung slogan, “Semua Masalah di Indonesia Ini Solusinya Adalah REVOLUSI.”
Sejumlah persoalan yang disorot meliputi tuntutan masyarakat yang dinilai belum dipenuhi, kompetensi pejabat, mitigasi bencana, dugaan kesengajaan dalam karhutla, serta persoalan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa juga menyinggung kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.
Di bidang politik dan pemerintahan, tuntutan mereka mencakup persoalan demokrasi, dugaan penggunaan buzzer, sentralisasi kekuasaan, pelemahan otonomi daerah, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tata kelola birokrasi.
Persoalan pendidikan, kerusakan infrastruktur dasar, kebijakan yang dinilai tidak berbasis kajian ilmiah, krisis air dan BBM, dugaan penggusuran paksa, serta perluasan kewenangan TNI dan Polri juga masuk dalam daftar tuntutan tersebut.
Poin-poin itu merupakan pandangan dan tuntutan yang disampaikan massa aksi, bukan kesimpulan bahwa seluruh dugaan yang disebutkan telah terbukti.
Minta Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa Diusut
Mahasiswa turut mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan kekerasan terhadap peserta aksi jilid pertama secara transparan dan profesional.
Perwakilan mahasiswa menuding sekelompok orang yang mereka sebut sebagai gerombolan preman terlibat dalam peristiwa tersebut. Dugaan itu perlu ditelusuri melalui proses hukum untuk memastikan fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Mereka juga meminta Kapolda Kalimantan Barat memberikan penjelasan terbuka mengenai penanganan laporan dan perkembangan penyelidikan atas dugaan kekerasan tersebut.
Bagi mahasiswa, keterbukaan dalam proses penegakan hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara, termasuk masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.
Mereka berharap penanganan perkara tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi berlanjut melalui proses penyelidikan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Aksi Lanjutan Berpotensi Berlangsung hingga 28 Oktober
Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan berpotensi digelar secara berjilid-jilid pada 20–28 Oktober 2026 apabila tuntutan mereka belum mendapatkan tindak lanjut yang dianggap memadai.
Mereka mengharapkan pemerintah provinsi memberikan respons konkret terhadap tuntutan transparansi anggaran, penanganan karhutla, evaluasi kebijakan, dan penyelesaian dugaan kekerasan terhadap mahasiswa.
Hingga tuntutan tersebut mendapat respons yang dinilai memadai, gerakan Kalbar Revolusi berpotensi berlanjut sebagai bentuk tekanan mahasiswa terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
