Pemerintah Tegaskan Tak Tolak Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla
monitorkayong.com – Pemerintah Indonesia menegaskan belum menolak tawaran bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembahasan melalui Kementerian Luar Negeri masih berlangsung, terutama terkait bentuk bantuan, kebutuhan teknis, serta penempatan personel dan logistik di wilayah terdampak.
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui pemadaman api, penegakan hukum, dan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Seluruh kementerian dan lembaga bekerja serentak untuk menghentikan sebaran titik api dan menindak tegas pihak yang memicu kebakaran, baik perorangan maupun korporasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Honi menepis kabar bahwa pemerintah menolak tawaran bantuan dari Malaysia. Menurutnya, pemerintah masih mengkaji dukungan yang diperlukan, termasuk kemungkinan pengiriman personel dan logistik serta mekanisme penempatannya di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono juga menyatakan tawaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia menyebut luas lahan terbakar telah menurun hingga di bawah 1.000 hektare. Namun, kabut asap masih menyelimuti sejumlah daerah karena hujan belum turun.
Ribuan Penerbangan Terdampak Kabut Asap
Dampak karhutla turut mengganggu aktivitas penerbangan. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 1.813 penerbangan terdampak selama periode 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026.
Angka tersebut meningkat dibandingkan data per 10 Oktober yang mencatat 1.673 penerbangan terdampak.
Pada 10–12 Oktober saja, terdapat 95 penerbangan yang mengalami gangguan. Rinciannya, dua penerbangan terlambat dan 93 penerbangan dibatalkan. Selain faktor asap karhutla, empat penerbangan lain dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Lewotolok dan cuaca buruk.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pengawasan diperketat mengikuti perubahan sebaran asap. Keputusan operasional penerbangan tetap mengacu pada kondisi jarak pandang dan pertimbangan keselamatan.
“Penundaan atau pembatalan dilakukan demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, upaya pemadaman melalui udara terus dilakukan. Dalam periode 20 April hingga 11 Oktober 2026, operasi water bombing mencapai 5.006 siklus penerbangan dengan dukungan 38 pesawat sipil asing dari 11 operator.
Operasi tersebut menjangkau sejumlah wilayah, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kasus ISPA Tercatat 277 Ribu
Selain mengganggu transportasi, kabut asap karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober 2026.
Dari total tersebut, sebanyak 62.400 kasus atau sekitar 22,5 persen terjadi pada anak berusia 0–5 tahun.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan pemantauan terus dilakukan untuk mengidentifikasi kenaikan kasus sekaligus memperkuat penanganan di daerah terdampak.
Asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan, memicu gangguan pernapasan, dan memperburuk kondisi penderita asma. Bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta orang dengan penyakit paru kronis menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap paparan tersebut.
Negara Tetangga Dorong Solusi Jangka Panjang
Di Malaysia, sejumlah pakar dan kelompok lingkungan mendorong pemerintah Malaysia dan Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas solusi jangka panjang atas persoalan kabut asap lintas negara.
Presiden Sahabat Alam Malaysia, Meena Raman, meminta pemerintah mengungkap perusahaan perkebunan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran, menjatuhkan sanksi, serta menindak pelanggaran melalui jalur hukum.
Sementara itu, Ketua Climate Governance Malaysia, Gary Theseira, mendorong penerapan moratorium pembakaran terbuka dan pembasahan kembali lahan gambut. Ia menilai pertemuan tingkat tinggi dapat membuka peluang kerja sama penanggulangan bencana, termasuk pengerahan peralatan dan personel lintas negara.
Asap Ganggu Visibilitas di Jalan Tol
Dampak karhutla juga mulai dirasakan di Sumatera Selatan. Asap dilaporkan menyelimuti sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), sehingga meningkatkan kewaspadaan pengelola jalan terhadap potensi kecelakaan akibat berkurangnya jarak pandang.
PT Hutama Karya meningkatkan kesiapsiagaan di ruas Palembang–Indralaya, Indralaya–Prabumulih, serta Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan pihaknya menyiagakan kendaraan tangki air dan peralatan pemadaman. Koordinasi juga dilakukan bersama BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, dan kepolisian.
Pengelola tol memasang imbauan melalui Variable Message Sign (VMS), spanduk, dan pengeras suara. Pengendara diminta mengurangi kecepatan secara bertahap, menyalakan lampu utama, menjaga jarak aman, serta menghindari pengereman mendadak saat melintasi kawasan berkabut asap.
Pemerintah menyatakan penanganan karhutla tetap menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga. Di tengah pembahasan bantuan internasional, keselamatan penerbangan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pengendalian kebakaran di lapangan menjadi perhatian utama.
