Tak Hanya Mahasiswa, Gelombang Emak-Emak Turun ke Jalan Suarakan Kekecewaan di DPRD Kalsel
BANJARMASIN — Gelombang kekecewaan terhadap pemerintah kini tidak lagi hanya digelorakan oleh kalangan mahasiswa dan pemuda. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung hangat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, deretan kaum perempuan dan ibu-ibu yang akrab disapa emak-emak turun langsung ke jalan. Kehadiran mereka membawa warna tersendiri sekaligus mempertegas bahwa persoalan kesejahteraan dan kebijakan pemerintah telah berdampak langsung hingga ke tingkat dapur rumah tangga.
Dengan memboyong spanduk, atribut tuntutan, serta pengeras suara, emak-emak ini berdiri sejajar bersama para demonstran lainnya di tengah terik matahari Banjarmasin. Mereka menyuarakan keresahan mendalam terkait kondisi ekonomi, lonjakan harga bahan pokok, hingga berbagai kebijakan publik yang dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Kehadiran kaum ibu ini menjadi simbol bahwa penderitaan akibat dampak krisis ekonomi dan sosial sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan di tingkat tapak.
Kehadiran emak-emak dalam unjuk rasa di DPRD Kalsel ini menjadi puncak dari akumulasi kejenuhan masyarakat atas kondisi sosial-ekonomi yang tak kunjung membaik. Berada di barisan depan aksi, mereka tidak segan membongkar berbagai persoalan riil yang selama ini meremukkan daya beli keluarga. Mulai dari harga beras dan minyak goreng yang melonjak tinggi, sulitnya mendapatkan akses lapangan kerja bagi anggota keluarga, hingga belum optimalnya bantuan serta jaminan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Para demonstran menegaskan bahwa aksi ini bukanlah gerakan politik praktis, melainkan murni dorongan kebutuhan hidup sehari-hari yang kian terhimpit. Mereka mendesak agar anggota dewan yang duduk di DPRD Kalsel tidak sekadar menjadi penonton atau melempar janji manis, melainkan segera bertindak nyata memanggil pihak eksekutif guna mengambil langkah konkrit dalam menstabilkan harga pokok dan memberikan solusi atas kesulitan masyarakat.
Bagi seorang ibu rumah tangga, gejolak harga kebutuhan pokok bukan sekadar angka di lembaran statistik ekonomi, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup keluarga sehari-hari. Dalam iklim ekonomi saat ini, pengaturan keuangan rumah tangga menjadi tugas yang kian berat. Kenaikan komoditas pangan utama memaksa para ibu memutar otak secara ekstra ketat hanya agar kebutuhan gizi anak dan keluarga tetap terpenuhi.
Kondisi inilah yang melatarbelakangi keberanian mereka untuk mengesampingkan rutinitas domestik sejenak dan beralih menggemakan aspirasi di depan gedung wakil rakyat. Mereka merasa aspirasi yang disuarakan melalui jalur-jalur formal selama ini sering kali menguap tanpa respon memuaskan. Oleh karena itu, turun ke jalan dianggap sebagai opsi paling ampuh untuk mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan agar segera menyadari besarnya penderitaan yang dialami warga.
Keterlibatan aktif emak-emak ini juga memperlihatkan pergeseran peta gerakan sosial di Kalimantan Selatan. Jika biasanya podium demonstrasi didominasi oleh perwakilan organisasi mahasiswa dan serikat buruh, kini elemen masyarakat sipil dari sektor domestik ikut mengambil peran sentral. Kehadiran mereka menyuntikkan energi moral yang kuat bagi barisan massa aksi secara keseluruhan.
Menagih Janji dan Peran DPRD Kalsel
Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi, DPRD Kalsel menjadi tumpuan utama tempat masyarakat menggantungkan harapan. Para peserta aksi menuntut agar wakil rakyat menggunakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara maksimal untuk membela kepentingan publik, bukan malah sibuk dengan agenda politik internal maupun kepentingan kelompok tertentu.
Dalam tuntutannya, massa mendesak DPRD Kalsel untuk segera membentuk tim pengawas krisis atau setidaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang melibatkan perwakilan emak-emak, masyarakat terdampak, serta instansi dinas terkait. Langkah ini dinilai penting agar formulasi kebijakan publik dan penyaluran program bantuan benar-benar tepat sasaran serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata terhadap realitas bahwa stabilitas ekonomi mikro di tingkat keluarga sedang berada dalam kondisi rentan. Jika keluhan kaum ibu ini terus diabaikan, gejolak sosial dikhawatirkan akan makin meluas dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel.
Penyebab Krisis Sosial dan Minimnya Kehadiran Negara
Selain persoalan harga bahan pokok, keterlibatan emak-emak dalam aksi unjuk rasa ini juga dilatarbelakangi oleh serangkaian masalah lingkungan dan dampak industri di daerah. Di berbagai wilayah Kalimantan Selatan, ekspansi tambang dan perkebunan kerap menimbulkan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari kaum perempuan, seperti menurunnya kualitas air bersih, ancaman banjir tahunan, hingga rusaknya lahan pertanian warga.
Ketika bencana ekologis atau kesulitan ekonomi melanda, beban domestik paling berat sering kali dipikul oleh perempuan. Ketika akses air bersih terganggu atau hasil tani merosot, emak-emak harus menanggung beban ganda untuk memastikan keberlanjutan hidup rumah tangga. Pertanyaan mendasar mengenai "Mana tanggung jawab pemerintah?" pun mengemuka lantaran kehadiran negara dalam memberikan solusi jangka panjang dianggap sangat minim dan lambat.
Pemerintah dinilai terlalu sering hadir dengan pendekatan definitif jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah. Penanganan yang sifatnya seremonial atau sekadar pembagian bantuan sementara dianggap tidak mampu menyelesaikan krisis sistemik yang dihadapi warga Banua.
Penutup: Penantian Respons Nyata Pemprov dan DPRD Kalsel
Aksi unjuk rasa yang melibatkan emak-emak di depan Gedung DPRD Kalsel ini menjadi sinyal peringatan keras bagi jajaran pemangku kebijakan di Kalimantan Selatan. Suara nyaring dari kaum ibu menunjukkan bahwa batas kesabaran masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial makin menipis. Kehadiran mereka di jalanan adalah bentuk otentik dari jeritan rakyat yang membutuhkan perlindungan dan aksi nyata, bukan sekadar janji dan wacana di atas kertas.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Publik menanti respons konkrit berupa kebijakan yang berpihak pada kestabilan harga, perlindungan lingkungan, serta jaminan sosial yang bereadilan. Tanpa adanya tindakan nyata dalam waktu dekat, gelombang protes serupa dipastikan akan terus bergulir dengan jumlah massa yang lebih besar dan konsisten.
