Tokoh Adat Kalimantan Desak Penanganan Karhutla Dipercepat
monitorkayong.com – Para raja dan sultan dari berbagai wilayah di Kalimantan mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap. Mereka juga meminta langkah pencegahan diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kerapatan Borneo di Jakarta. Forum itu menjadi wadah bagi para tokoh adat untuk menyampaikan perhatian terhadap dampak karhutla sekaligus persoalan pembangunan di wilayah Kalimantan.
Ketua Kerapatan Borneo, Pangeran Khairul Saleh, mengatakan karhutla tidak hanya berdampak terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
Sultan Banjar yang juga anggota DPR RI Fraksi PAN itu menilai penanganan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan tokoh adat.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujar Khairul Saleh, Senin (19/10).
Ia meminta pemerintah mengutamakan pemadaman dan mitigasi secara menyeluruh. Koordinasi lintas instansi juga dinilai penting agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan tidak terhambat kepentingan sektoral.
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegasnya.
Kerapatan Borneo turut mengapresiasi tim gabungan yang masih berupaya memadamkan kebakaran di sejumlah wilayah. Organisasi tersebut menyatakan siap membantu pemerintah menyosialisasikan pencegahan karhutla melalui jaringan adat di masing-masing kerajaan dan kesultanan.
Tokoh Adat Soroti Pemerataan Pembangunan
Selain membahas karhutla, pertemuan tersebut menyoroti ketimpangan pembangunan di Kalimantan. Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kamboja, yang membuka musyawarah, menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga perizinan yang dinilai terlalu terpusat di Jakarta.
Ia juga menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam yang menurutnya belum sebanding dengan potensi daerah.
Pangeran Ratu Kamboja meminta pemerintah memperluas pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan, termasuk melalui pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan,” tegasnya.
Ia turut menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, keberadaan ibu kota baru tersebut perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi simbol perpindahan pusat pemerintahan.
“Kalimantan sudah memiliki IKN yang dibangun pada masa Presiden Joko Widodo. Ini menjadi simbol bahwa Kalimantan juga harus maju dan sejahtera. Karena itu, pemerataan pembangunan dalam segala bidang harus benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
Libatkan Jaringan Adat untuk Pencegahan Karhutla
Pertemuan Kerapatan Borneo dihadiri perwakilan sejumlah kerajaan dan kesultanan di Kalimantan, termasuk Sultan Pontianak, Sultan Banjar, Sultan Sambas, Sultan Sintang, Sultan Simpang, Sultan Paser, Raja Tayan, Raja Matan Tanjungpura, serta perwakilan kerajaan dan kesultanan lainnya.
Melalui pertemuan tersebut, para tokoh adat menyatakan komitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan dan upaya pencegahan karhutla.
Keterlibatan jaringan adat diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi karhutla dan memperbaiki pemerataan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat Kalimantan tidak terus menanggung dampak bencana tahunan serta dapat menikmati pembangunan yang lebih merata.
