WALHI Ungkap Korelasi Karhutla, ISPU dan ISPA di Kalbar: 165.727 Kasus Tercatat
WALHI Kalimantan Barat menyampaikan catatan 165.727 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026 di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menyampaikan catatan 165.727 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026 di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan wilayah dengan kasus ISPA tertinggi berada di Ketapang, kemudian Kubu Raya dan Mempawah.
Ketiga wilayah tersebut juga disebut terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara.
“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua pada Selasa (15/9/2026).
Angka yang Tercatat Belum Keseluruhan
WALHI menegaskan 165.727 kasus merupakan angka yang tercatat di layanan kesehatan.
“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.
WALHI juga menyoroti data yang belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Puskesmas dan Data Akhir Pekan
Pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan selama masa karhutla. Namun, pemantauan WALHI menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.
“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.
Peringatan Dini ISPU
WALHI juga menyoroti keterbatasan akses informasi ISPU. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu bisa mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.
“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.
WALHI menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga layanan kesehatan, pendataan dampak, dan sistem informasi kualitas udara.
