Dapur MBG di Sintang Tutup dan Menunggak: Bupati Bala Buka Suara Selamatkan Pelaku Usaha
Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tengah menghadapi ujian berat di tingkat akar rumput. Sejumlah fasilitas pengolahan makanan atau dapur MBG yang dipersiapkan oleh masyarakat dilaporkan terpaksa gulung tikar alias tutup, sementara sebagian lainnya terjebak dalam masalah finansial serius berupa penunggakan utang. Menanggapi gelombang permasalahan yang membelit para pengusaha lokal ini, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, akhirnya angkat bicara untuk memberikan kejelasan sekaligus meredakan kekhawatiran publik.
Kondisi ini memicu perhatian luas mengingat pembangunan infrastruktur dapur tersebut tidak menggunakan anggaran yang sedikit. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak warga selaku mitra lokal yang telanjur merogoh kocek pribadi dalam jumlah fantastis, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Ironisnya, alih-alih mendulang pendapatan untuk memutar roda ekonomi keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru, para perintis dapur ini justru dihadapkan pada ancaman kebangkrutan akibat beban cicilan bank serta pinjaman koperasi kredit yang kian menumpuk.
Dalam pernyataannya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala secara tegas menyayangkan potensi penutupan sepihak yang kerap menghantui para pelaku usaha kecil menengah di daerahnya. Ia menilai bahwa regulasi teknis serta standar operasional yang diberlakukan sering kali berubah-ubah secara dinamis, sehingga menyulitkan masyarakat pengelola untuk melakukan penyesuaian secara cepat di lapangan.
“Saya tidak ingin karena kekurangan syarat tertentu lalu ditutup. Modal yang mereka keluarkan besar, bahkan ada yang sampai meminjam ke bank dan koperasi kredit untuk membuka dapur,” ujar Bala.
Pernyataan tersebut mencerminkan posisi pemerintah daerah yang berupaya berdiri di sisi masyarakat, khususnya para pelaku usaha lokal yang berniat turut menyukseskan program nasional namun terkendala oleh rigiditas birokrasi dan teknis operasional. Bupati Bala menceritakan bahwa dirinya telah mendengar secara langsung berbagai uneg-uneg serta keluh kesah yang disampaikan oleh para pemilik dapur.
“Saya mendengarkan langsung keluhan mereka. Aturan dan standar sering berubah-ubah, ini menyulitkan di lapangan,” katanya.
Permasalahan penutupan dapur dan beban utang ratusan juta rupiah ini berisiko menciptakan efek domino bagi stabilitas sosial-ekonomi di Kabupaten Sintang. Di satu sisi, program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah serta menggerakkan ekonomi kerakyatan. Namun di sisi lain, ketidaksiapan ekosistem pendukung serta lambatnya sinkronisasi aturan pusat dan daerah membuat para perintis usaha lokal harus menanggung risiko finansial yang sangat berat.
Pemerintah Kabupaten Sintang kini berupaya mencari jalan keluar terbaik agar fasilitas dapur yang terlanjur dibangun dengan biaya besar tidak terbengkalai begitu saja. Keterlibatan tenaga kerja lokal serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat semestinya menjadi prioritas utama tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para pelaku usaha yang bertindak sebagai mitra pelaksana. Ke depan, sinergi yang lebih baik antara lembaga pengelola tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan agar kendala teknis serupa tidak kembali membebani warga yang berniat baik membangun daerahnya.
